Jakarta — Para podcaster jurnalistik mendesak pemerintah memberikan kepastian hukum terhadap hak ekonomi atas konten yang mereka produksi dan ditayangkan melalui platform digital.
Desakan tersebut disampaikan dalam pertemuan Forum Podcaster Jurnalistik Indonesia di Rumah Podcast Akbar Faizal Uncensored, Jakarta, Selasa (18/8/2026).
Sebanyak 11 pembuat konten yang hadir dalam pertemuan itu meneken komunike bersama yang mendorong pemerintah memasukkan perlindungan hak ekonomi podcaster jurnalistik dalam revisi Undang-Undang Hak Cipta.
Selama ini, pendapatan kreator dari platform digital dinilai masih bergantung pada adsense. Sementara itu, konten podcast juga kerap dipotong, dikutip, dan digunakan kembali sebagai bahan untuk berbagai platform tanpa memberikan manfaat ekonomi tambahan kepada pemilik karya.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri Kementerian Hukum RI, Agung Darmasasongko, mengatakan media massa, termasuk podcast jurnalistik, perlu mendapatkan skema pembagian ekonomi yang lebih jelas.
Menurutnya, platform digital memperoleh manfaat dari konten yang diproduksi para kreator, namun pemilik karya belum mendapatkan kompensasi yang sepadan.
“Itu tidak fair. Pemerintah saya kira harus turun tangan,” kata Agung.
Ia juga menilai pembagian manfaat ekonomi tidak seharusnya hanya mengandalkan pendapatan iklan atau adsense.
Founder Podcast Akbar Faizal Uncensored, Akbar Faizal, mengatakan skema pembagian royalti atas hak siar sebenarnya telah diterapkan di sejumlah negara.
Karena itu, ia mendorong pemerintah membuat aturan yang dapat memastikan hubungan antara platform digital dan kreator berlangsung secara lebih adil.
“Hal ini akan terwujud kalau undang-undangnya jelas,” ujar Akbar.
Sementara itu, anggota Dewan Pers Dahlan Dahi menilai persoalan pembiayaan menjadi salah satu tantangan besar bagi keberlangsungan jurnalisme berkualitas.
Menurutnya, jika produk jurnalistik sepenuhnya bergantung pada pendanaan negara, independensi pers justru dapat terancam.
“Kalau mereka harus dibiayai negara maka independensi akan tinggal kenangan. Royalti adalah cara yang adil,” katanya.
Dahlan juga menyoroti besarnya porsi iklan digital yang dikuasai platform global. Kondisi tersebut dinilai turut menggerus pendapatan media arus utama dan kreator konten.
“Kalau hal ini dibiarkan maka tak ada masa depan bagi pers berkualitas,” tegasnya.
Dalam komunike bersama, para podcaster jurnalistik meminta setiap platform digital yang menggunakan karya jurnalistik memberikan kompensasi atas pemanfaatan hak ekonomi kepada pemegang hak cipta.
Mereka juga mendorong redefinisi terhadap pengertian perusahaan pers dan jurnalis agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan media digital, termasuk podcast.
Selain itu, pemerintah didorong membentuk lembaga yang independen dan transparan untuk memperjuangkan hak ekonomi podcaster jurnalistik.
Pertemuan tersebut dihadiri antara lain Agung Darmasasongko, Dahlan Dahi, Noor Korompot, Akbar Faizal, Budi Adiputro, David Nurdiansyah, Andhita Sarasati, Rory Asyari, Veronica Berna, Bambang Widjojanto, dan Fristian Griec.
Pertemuan selanjutnya akan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama.
(Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar