Dalam kunjungannya, Menteri Yandri menyampaikan apresiasi kepada Pemkab Lamongan atas komitmen dan capaian dalam pemberdayaan desa. Kabupaten Lamongan tercatat memiliki jumlah desa terbanyak di Jawa Timur, yakni 462 desa dan 12 kelurahan.
Keberhasilan pemberdayaan desa di Lamongan tercermin dari status desa pada tahun 2025. Sebanyak 185 desa berstatus maju, sementara 277 desa lainnya telah mencapai status mandiri.
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi menegaskan, komitmen Pemkab Lamongan dalam memberdayakan desa salah satunya diwujudkan melalui optimalisasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Hal tersebut disampaikan pada seremonial Saba Desa DPP Apdesi Merah Putih di Pendopo Lokatantra.
“Pemerintah Kabupaten Lamongan terus berkomitmen memberdayakan masyarakat desa. Saat ini kami juga memaksimalkan progres dan fungsi KDMP, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo untuk memperkuat kemandirian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pak Yes sapaan bupati Lamongan itu melanjutkan, perkembangan KDMP di Kabupaten Lamongan. Hingga saat ini, sebanyak 103 KDMP telah beroperasi, 13 di antaranya telah menjalin kerja sama dengan SPPG. Selain itu, 39 KDMP masih dalam proses pembangunan, sementara 429 KDMP telah terdaftar dalam Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Simkopdes).
Total omzet dari KDMP yang telah beroperasi mencapai lebih dari Rp455 juta.
KDMP di Lamongan bergerak di berbagai sektor strategis perekonomian desa, meliputi perdagangan (toko ritel dan kebutuhan pokok), pertanian, perikanan dan kelautan, serta jasa seperti pengelolaan sampah.
Keberadaan KDMP melengkapi layanan simpan pinjam dan diarahkan untuk memperkuat ekonomi lokal serta ketahanan pangan melalui kemitraan strategis.
Selain KDMP, sebelum program tersebut berjalan, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Lamongan juga telah menunjukkan kinerja positif.
Tercatat, sebanyak 18 BUMDes berstatus maju dan 22 BUMDes berstatus berkembang. Salah satu BUMDes maju yang ditinjau berada di Desa Plosowahyu, dengan unit usaha kambing perah dan budidaya ikan lele.
Menteri Desa Yandri Susanto menegaskan bahwa pemberdayaan desa memiliki peran penting karena berdampak langsung terhadap pengentasan kemiskinan. Ia optimistis kehadiran KDMP mampu memperkuat dan mempercepat kinerja lembaga perekonomian di pedesaan.
“Pemberdayaan desa sangat penting karena berdampak langsung pada pengentasan kemiskinan. Saat ini lembaga perekonomian desa terus dioptimalkan melalui KDMP dan BUMDes,” tegasnya.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ahmad Riza, Sekretaris Utama BNN RI Tantan Sulistyana, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Ketua Umum Apdesi Merah Putih Anwar Sadat, Ketua DPD RI Suktan Bachtiar, Direktur Fasilitasi Kerja Sama LPD dan BPD Kementerian Dalam Negeri Zanariah, serta Kepala BNNP Jawa Timur Budi Mulyanto.
