SURABAYA | BERITAKINI.ID – Pergantian periode Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan Jawa Timur 2026–2027 berlangsung di tengah berbagai persoalan publik yang masih membutuhkan perhatian serius. Sejumlah isu seperti ketimpangan sosial, akses pekerjaan, lingkungan, pendidikan hingga penegakan hukum masih menjadi tantangan yang dihadapi masyarakat Jawa Timur.
Di tengah narasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah, kondisi tersebut kembali memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Situasi itu pula yang menjadi salah satu perhatian BEM SI Kerakyatan Jawa Timur dalam memasuki periode kepengurusan baru. Gerakan mahasiswa dinilai tidak cukup hanya hadir dalam ruang kampus, tetapi juga harus mampu membaca kebijakan publik serta mengawal dampaknya terhadap kehidupan masyarakat.
Mandat baru tersebut diperoleh melalui Musyawarah Nasional BEM SI Kerakyatan yang berlangsung di Jambi. Dalam forum tersebut, Universitas Bahaudin Mudhary Madura dipercaya menjadi Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Jawa Timur periode 2026–2027 melalui Moh. Iskil El Fatih.
Pergantian kepemimpinan tersebut tidak hanya dipandang sebagai proses regenerasi organisasi, tetapi juga membawa tanggung jawab untuk menghidupkan kembali agenda kerakyatan dalam gerakan mahasiswa di Jawa Timur.
“Kita tidak ingin periode baru ini berhenti pada regenerasi struktural. Kalau pembangunan terus berjalan, pertanyaannya sederhana: apakah masyarakat ikut merasakan manfaatnya? Di situlah mahasiswa harus hadir, membaca kebijakan, menguji dampaknya, dan bersuara ketika kepentingan rakyat terpinggirkan,” ujar Iskil.
Independensi Jadi Prinsip Gerakan
Iskil menegaskan, independensi gerakan mahasiswa menjadi prinsip penting dalam menjalankan fungsi kontrol sosial. Mahasiswa, kata dia, harus mampu menjaga jarak yang sehat dengan kekuasaan tanpa menutup ruang komunikasi maupun dialog.
Sikap kritis terhadap pemerintah daerah maupun institusi negara, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan aparat penegak hukum seperti Polda Jawa Timur, menurutnya harus dibangun berdasarkan persoalan yang nyata serta didukung data dan kajian.
“Mahasiswa tidak boleh menjadi bagian dari kekuasaan, tetapi juga tidak boleh alergi terhadap dialog. Kita akan membuka komunikasi dengan siapa pun, tetapi independensi tetap menjadi batas. Ketika kebijakan tidak berpihak kepada masyarakat, tugas kita adalah mengkritiknya,” tegasnya, Sabtu (8/8/2026).
Menurut Iskil, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai kelompok intelektual yang dapat memberikan perspektif alternatif terhadap berbagai kebijakan pemerintah.
Karena itu, kritik yang disampaikan mahasiswa diharapkan tidak berhenti pada pernyataan atau aksi demonstrasi, tetapi juga dilengkapi kajian, data dan tawaran solusi yang dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemangku kebijakan.
Perkuat Konsolidasi Antarkampus
Memasuki periode 2026–2027, BEM SI Kerakyatan Jawa Timur akan diarahkan pada sejumlah agenda strategis. Salah satunya memperkuat konsolidasi antarkampus yang tergabung dalam gerakan mahasiswa.
Konsolidasi dinilai penting untuk membangun kesamaan perspektif dalam membaca berbagai persoalan daerah. Dengan jaringan antarkampus yang lebih kuat, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi persoalan masyarakat secara lebih luas, termasuk persoalan yang terjadi di wilayah yang selama ini kurang mendapatkan perhatian.
Selain konsolidasi, kajian kebijakan publik dan advokasi masyarakat juga menjadi bagian dari arah gerakan BEM SI Kerakyatan Jawa Timur.
Berbagai isu seperti ketenagakerjaan, pendidikan, lingkungan, ketimpangan pembangunan serta penegakan hukum akan menjadi bagian dari perhatian gerakan mahasiswa sepanjang periode kepengurusan baru.
Gerakan tersebut diharapkan mampu menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyuarakan kepentingan masyarakat secara kritis, konstruktif dan berbasis data.
Bagi BEM SI Kerakyatan Jawa Timur, pergantian periode 2026–2027 bukan sekadar perubahan nama dan struktur kepengurusan.
Lembar baru tersebut diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kembali posisi mahasiswa sebagai kekuatan masyarakat sipil yang mampu mengawal jalannya kebijakan publik.
“Lembar baru ini bukan tentang siapa yang berada di dalam struktur, melainkan tentang keberanian gerakan mahasiswa menentukan sikap ketika berhadapan dengan persoalan rakyat,” pungkas Iskil.
Dengan mandat baru tersebut, BEM SI Kerakyatan Jawa Timur diharapkan mampu membangun gerakan mahasiswa yang independen, kritis dan tetap membuka ruang dialog, sekaligus konsisten menempatkan kepentingan masyarakat sebagai orientasi utama gerakan.
Reporter: BERITAKINI.ID
Tidak ada komentar:
Posting Komentar