SURABAYA | BERITAKINI.ID – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Daerah Pemilihan Jawa Timur, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, memanfaatkan masa reses dengan melakukan kunjungan kerja strategis ke fasilitas PT PAL Indonesia di Surabaya. Kunjungan tersebut difokuskan pada upaya memperkuat kemandirian industri pertahanan maritim sekaligus meningkatkan penggunaan produk dalam negeri melalui penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Dalam kunjungan itu, anggota Komite II DPD RI yang menjadi mitra Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tersebut menegaskan pentingnya pembangunan industri maritim yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu menghadirkan pemerataan manfaat bagi masyarakat, khususnya masyarakat lokal.
"PT PAL Indonesia adalah ujung tombak kedaulatan maritim kita. Tetapi, untuk menjadi Poros Maritim Dunia, kita tidak bisa lagi menggunakan paradigma pembangunan yang eksklusif. Kita harus beralih pada prinsip pembangunan inklusif, dengan memastikan keadilan ekonomi, di mana masyarakat ikut menikmati kue pembangunan industri ini," ujar LaNyalla, Selasa (28/7/2026).
Mantan Ketua DPD RI itu menjelaskan, hasil kunjungannya akan menjadi bahan masukan kepada Presiden RI beserta kementerian terkait agar pemerintah mengambil langkah nyata dalam memperkuat industri galangan kapal nasional.
Menurut LaNyalla, pemerintah harus konsisten menyerap produk dalam negeri, khususnya dalam pengadaan alat utama sistem persenjataan (Alutsista). Ia meminta seluruh kebutuhan kapal milik institusi negara seperti TNI AL dan Bakamla diprioritaskan diproduksi PT PAL Indonesia sehingga TKDN nasional semakin meningkat.
Selain itu, LaNyalla juga menawarkan konsep integrasi rantai pasok industri maritim melalui skema Public-Private-People Partnership (4P). Menurutnya, kolaborasi pembangunan tidak cukup hanya melibatkan pemerintah dan sektor swasta, tetapi juga harus memberikan ruang besar kepada masyarakat.
"Kemitraan strategis tidak boleh hanya berhenti pada Public-Private Partnership atau antara negara dan korporasi besar saja. Harus ada elemen 'People' di dalamnya. Melalui skema 4P, PT PAL sebagai BUMN, pemerintah, swasta, dan masyarakat—termasuk UMKM komponen kapal lokal di Jawa Timur serta tenaga kerja daerah—harus berkolaborasi. Ini adalah jalan keluar untuk menciptakan pembangunan maritim yang berbasis pada kemakmuran dan keadilan sosial, bukan sekadar profitabilitas semata," tegasnya.
LaNyalla juga menyoroti pentingnya dukungan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berkelanjutan bagi PT PAL Indonesia guna mendukung modernisasi fasilitas produksi, terutama dalam pengerjaan proyek strategis nasional seperti kapal selam dan kapal fregat berteknologi tinggi.
Selain penguatan modal, ia meminta pemerintah segera melakukan harmonisasi regulasi yang selama ini dinilai menghambat daya saing industri galangan kapal nasional. Regulasi tersebut meliputi pemberian insentif fiskal hingga perlindungan hukum terhadap industri komponen maritim dalam negeri agar biaya produksi dapat bersaing di pasar global.
LaNyalla juga menekankan pentingnya investasi terhadap pengembangan sumber daya manusia. Menurutnya, sinergi riset dan pengembangan (R&D) antara PT PAL dengan perguruan tinggi harus memperoleh dukungan pendanaan maksimal dari negara guna mencegah perpindahan tenaga ahli perkapalan Indonesia ke luar negeri.
"Kita juga harus melindungi sumber daya manusia kita. Sinergi R&D antara PT PAL dan perguruan tinggi harus didanai maksimal oleh negara untuk mencegah brain drain ahli-ahli perkapalan terbaik bangsa ke luar negeri," pungkasnya.
Dalam kunjungan tersebut, LaNyalla didampingi Staf Ahli Anggota DPD RI Sefdin Syaifudin, Ketua Umum KADIN Jawa Timur Adik Dwi Putranto, Wakil Ketua Umum KADIN Jawa Timur M. Rizal, serta Ketua Komite Tetap KADIN Jawa Timur Santoso Tedjo. Rombongan diterima Direktur Utama PT PAL Indonesia Kaharuddin Djenod bersama jajaran direksi.
(Red)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar