PWI Pamekasan Bedah Krisis Jabatan Definitif di OPD Lewat FGD Tata Kelola Birokrasi

PAMEKASAN, BERITAKINI.ID – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pamekasan menggelar Focus Group Discussion (FGD), Kamis (16/7/2026), untuk membedah isu krusial terkait banyaknya posisi jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).

Kegiatan bertema "Krisis Definitif di Tubuh OPD: Membedah Tata Kelola Birokrasi Pamekasan dan Peran Strategis Legislatif" tersebut diinisiasi sebagai ruang pengawasan yang objektif dan konstruktif guna mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pamekasan.

Ketua PWI Pamekasan, Hairul Anam, menegaskan bahwa FGD merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah.

"Kegiatan ini kami lakukan dengan tujuan bagaimana iklim yang dinamis di Pamekasan bisa terbangun. PWI tidak hanya berdiri sebagai wadah berkumpulnya wartawan, melainkan juga sebagai pilar demokrasi yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya pembangunan daerah," ujar Hairul Anam.

Asesor UKW Dewan Pers sekaligus Direktur Kabar Madura tersebut menjelaskan bahwa kekosongan pejabat definitif di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan menjadi perhatian bersama. Menurutnya, meski jabatan Plt merupakan solusi transisi yang sah, keberadaan pejabat definitif tetap diperlukan karena memiliki legitimasi penuh dalam melahirkan kebijakan strategis bagi masyarakat.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa forum tersebut bukan untuk mencari pihak yang salah maupun benar.

"FGD ini kami hadirkan bukan untuk mencari siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini adalah ruang kolaboratif yang sehat untuk mendengar berbagai sudut pandang," tambahnya.

Untuk mengupas persoalan tersebut secara komprehensif, PWI Pamekasan menghadirkan Bupati Pamekasan Kholilurrahman, Plt Kepala BKPSDM Pamekasan Saudi Rahman, Ketua DPRD Pamekasan Ali Masykur, serta akademisi Dr. Moh. Subhan sebagai narasumber.

Diskusi dipandu Wakil Ketua PWI Pamekasan sekaligus Pemimpin Redaksi Media Jatim, Ongky Arista UA. Forum berlangsung dinamis dengan menghadirkan perspektif eksekutif, legislatif, dan akademisi mengenai tata kelola birokrasi di Kabupaten Pamekasan.

FGD juga dihadiri pengurus dan anggota PWI, insan pers, perwakilan NGO, akademisi, mahasiswa, tokoh masyarakat, IPNU, IPPNU, DK PPMI Madura, Sekjen DK PPMI, HIPMI, serta KNPI.

Melalui forum lintas sektor ini, PWI Pamekasan berharap lahir rekomendasi yang konkret dan solutif bagi pemerintah daerah dalam memperkuat reformasi birokrasi.

"Kita semua menginginkan satu tujuan yang sama, yakni lahirnya reformasi birokrasi di Pamekasan yang sehat, transparan, akuntabel, dan berorientasi penuh pada pelayanan publik," tutup Hairul Anam.

Editor : Masska