LAMONGAN | BERITAKINI.ID – Pemerintah Kabupaten Lamongan memasang target besar untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Melalui percepatan digitalisasi transaksi pemerintahan, Pemkab optimistis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat terus digenjot menuju Rp1 triliun.
Komitmen tersebut diperkuat melalui High Level Meeting (HLM) Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 2026 yang digelar di Aula Gadjah Mada Gedung Pemkab Lamongan, Kamis (3/9/2026).
Bupati Lamongan Yuhronur Efendi mengatakan, digitalisasi harus menjadi bagian yang melekat dalam tata kelola pemerintahan sekaligus menjadi instrumen untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
“Kegiatan ini menjadi momentum untuk menyalakan api semangat menuju ETPD yang sukses 100 persen. Bagaimana masyarakat menggunakan transformasi digital menjadi kebiasaan, demikian juga menjadi mekanisme kerja kita,” tutur Bupati yang akrab disapa Pak Yes.
PAD Sudah Rp415,39 Miliar
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan, realisasi PAD hingga 31 Agustus 2026 mencapai Rp415,39 miliar atau 59,36 persen dari target Rp696,66 miliar.
Capaian tersebut berasal dari pajak daerah sebesar Rp195,49 miliar, retribusi daerah Rp166,48 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan Rp11,81 miliar serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp40,59 miliar.
Jika melihat tren beberapa tahun terakhir, realisasi PAD Lamongan menunjukkan peningkatan. Pada 2024 tercatat Rp533,07 miliar, kemudian naik menjadi Rp680,86 miliar pada 2025. Sementara hingga akhir Agustus 2026, PAD telah mencapai Rp415,39 miliar dan masih berpotensi bertambah hingga akhir tahun.
Digitalisasi Bukan Sekadar Nontunai
Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan Nalikan menegaskan, digitalisasi transaksi tidak hanya bertujuan mengubah pembayaran tunai menjadi nontunai.
Menurutnya, transformasi digital juga harus memberikan kemudahan kepada masyarakat, meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan serta mengoptimalkan penerimaan daerah.
“Digitalisasi bukan sekadar mengubah tunai menjadi nontunai. Lebih dari itu, bagaimana memberikan kemudahan kepada masyarakat, meningkatkan transparansi dan pengawasan, serta meningkatkan PAD. Menuju Rp1 triliun ini merupakan upaya bersama melalui penguatan data, perluasan pelayanan digital dan peningkatan kepatuhan, termasuk pembayaran PBB,” kata Nalikan.
PBB Digital Tembus Rp40 Miliar
Berbagai kanal pembayaran digital kini telah disediakan Pemkab Lamongan, mulai dari QRIS, virtual account, mobile banking, e-wallet hingga internet banking.
Hingga Agustus 2026, pembayaran PBB-P2 melalui kanal digital tercatat sebanyak 514.328 NOP dengan nominal mencapai Rp40,06 miliar.
Mobile banking menjadi kontributor terbesar dengan Rp27,41 miliar atau 68,45 persen. Berikutnya web service Jatim sebesar Rp6,43 miliar atau 16,06 persen dan QRIS sebesar Rp891,11 juta atau 2,22 persen.
Target ETPD 98 Persen
Pemkab Lamongan menargetkan Indeks ETPD mencapai 98 persen pada 2026. Target tersebut akan didorong melalui perluasan transaksi nontunai, peningkatan penggunaan kanal pembayaran digital, digitalisasi retribusi pada objek potensial serta integrasi data transaksi antar sistem.
Penguatan kapasitas sumber daya manusia perangkat daerah juga menjadi bagian dari strategi tersebut. Implementasinya dilakukan melalui kolaborasi Pemkab Lamongan, Bank Indonesia, perbankan atau penyedia jasa pembayaran, perangkat daerah, masyarakat dan penyedia teknologi.
Pedagang Lansia Jadi Perhatian
Meski digitalisasi terus diperluas, Pemkab Lamongan tetap memperhatikan kondisi masyarakat di lapangan. Sejumlah pedagang, khususnya kelompok usia lanjut, masih menghadapi kendala dalam menggunakan aplikasi pembayaran digital.
Karena itu, pemerintah mendorong inovasi kanal pembayaran yang lebih sederhana dan mudah digunakan, termasuk melalui kerja sama dengan perbankan.
Digitalisasi juga diarahkan menyasar sektor yang memiliki potensi penerimaan besar, termasuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Dengan sistem digital, transaksi diharapkan lebih mudah, tercatat, transparan dan terintegrasi.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Lamongan memperluas basis penerimaan sekaligus membangun tata kelola pendapatan daerah yang semakin transparan dan akuntabel.
Editor: Beritakini.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar