SURABAYA | BERITAKINI.ID – Kemandirian fiskal Kota Surabaya dinilai sudah berada pada level yang cukup kuat. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan dalam APBD mencapai sekitar 64 persen, menunjukkan ketergantungan Kota Pahlawan terhadap transfer dari pemerintah pusat relatif rendah.
MANDIRI FISKAL - Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim saat menyampaikan pandangannya mengenai kemandirian fiskal Kota Surabaya. (ist)
Ketua PWI Jawa Timur Lutfil Hakim menilai capaian tersebut masih bisa ditingkatkan. Menurutnya, Surabaya memiliki modal ekonomi yang besar, terutama dari sektor industri, perdagangan, jasa, dan investasi.
Rasio Fiskal 64 Persen, Surabaya Dinilai Mandiri
Lutfil menjelaskan, dari total pendapatan daerah Surabaya, kontribusi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat berada di kisaran 36 persen. Sementara sekitar 64 persen lainnya berasal dari kemampuan pendapatan daerah sendiri.
Rasio tersebut tergolong tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata rasio fiskal kabupaten dan kota di Indonesia yang masih berada di bawah 16 persen.
“Rasio 64 persen tergolong mandiri secara fiskal. Kota Surabaya masih berpeluang menaikkan rasio fiskalnya karena potensi ekonomi daerah ini sangat besar,” kata Lutfil Hakim dalam dialog rutin Pengurus PWI Jawa Timur, Senin (31/8/2026).
Besarnya kapasitas fiskal Surabaya juga tercermin dari nilai APBD yang disebut bahkan berada di atas APBD 32 provinsi dari total 38 provinsi di Indonesia. Nilainya juga disebut melampaui sejumlah provinsi besar, termasuk Sulawesi Selatan dan Sumatera Selatan.
Masih Kalah dari Badung
Meski berada pada posisi yang kuat, Surabaya belum menjadi daerah dengan rasio fiskal tertinggi. Lutfil menyebut Kabupaten Badung, Bali, memiliki rasio fiskal sekitar 92 persen.
Dengan rasio tersebut, ketergantungan Badung terhadap TKD dari pemerintah pusat hanya sekitar 8 persen.
Namun, kondisi tersebut tidak lantas membuat Surabaya kehilangan peluang. Justru, besarnya aktivitas ekonomi di Kota Pahlawan dinilai menjadi modal penting untuk memperkuat pendapatan daerah secara berkelanjutan.
PDRB Rp900 Triliun Jadi Modal
Salah satu kekuatan utama Surabaya adalah besarnya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencapai sekitar Rp900 triliun.
Besarnya perputaran aktivitas ekonomi tersebut dinilai dapat menjadi pemicu munculnya sumber-sumber pendapatan daerah baru tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Potensi ekonomi yang besar harus mampu diderivasi menjadi sumber-sumber pendapatan baru yang positif bagi Kota Pahlawan,” ujar Lutfil.
Menurutnya, penguatan fiskal juga tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan pemerintah kota dalam mendorong investasi. Investasi dinilai menjadi salah satu penggerak penting pertumbuhan ekonomi sekaligus memperluas basis pendapatan daerah.
Lutfil menilai kepemimpinan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi memiliki perspektif yang luas terhadap pentingnya investasi dalam pembangunan ekonomi daerah.
“Keberhasilan kekuatan fiskal Kota Surabaya tidak lepas dari kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi yang memiliki perspektif luas tentang investasi di daerah,” pungkasnya.
Editor: Beritakini.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar