LAMONGAN – Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Lamongan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap layanan selama bulan Ramadan. Langkah ini menyusul adanya aduan masyarakat terkait kualitas dan porsi menu yang diterima.
Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan seluruh kepala Satuan Pelayanan Pemakanan Gratis (SPPG) guna menyinkronkan kebijakan, memperkuat pengawasan, serta memastikan distribusi makanan tetap memenuhi standar gizi, keamanan pangan, dan ketepatan waktu pengiriman.
Kepala Satgas MBG Lamongan, Nalikan, mengakui pada awal pelaksanaan Ramadan terdapat sejumlah kendala operasional. Masa transisi serta penyesuaian menu menjadi tantangan dalam dua hari pertama pelaksanaan.
“Awal pelaksanaan memang masih tahap uji coba proses menu yang disajikan. Kami langsung melakukan evaluasi agar kualitas gizi dan keamanan makanan tetap sesuai SOP,” ujarnya, Kamis (26/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Satgas juga menegaskan kembali penerapan sistem anggaran berbasis at-cost, yakni pembayaran kepada penyedia dilakukan sesuai nilai riil bahan yang dimasak, bukan berdasarkan pagu maksimal anggaran.
Jika pagu ditetapkan Rp10.000 namun realisasi belanja hanya Rp9.000, maka pemerintah membayar sesuai Rp9.000. Begitu pula jika nilai riil hanya Rp7.000, maka klaim dibayarkan sebesar itu.
Menurut Nalikan, sistem ini diterapkan untuk menjaga akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Meski nominal belanja dapat bervariasi mengikuti harga pasar, standar nilai gizi tetap menjadi acuan utama yang tidak boleh dikurangi.
Untuk menjaga kualitas di tengah fluktuasi harga bahan pokok, SPPG diwajibkan melakukan survei harga pasar setiap minggu. Pembelian bahan baku harus mengacu pada Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Perindag).
Selain itu, SPPG diminta menyusun perencanaan menu untuk 14 hingga 15 hari ke depan dengan mempertimbangkan keseimbangan nutrisi, porsi yang layak, serta keamanan pangan.
Menanggapi keluhan masyarakat terkait porsi makanan yang dinilai kecil di beberapa wilayah, termasuk Kecamatan Babat, Satgas telah melakukan pengecekan langsung ke lapangan. Hasil verifikasi menunjukkan porsi disesuaikan dengan nilai belanja at-cost yang dilaporkan.
Ke depan, Satgas akan membentuk koordinator di tingkat kecamatan guna mempercepat respons terhadap aduan warga, baik melalui media sosial maupun pesan WhatsApp.
“Kami akan terus melakukan evaluasi. Jika masih ada kekurangan, segera kami perbaiki. Tujuan utama program ini adalah memastikan kebutuhan gizi anak-anak di Lamongan tetap terpenuhi dengan baik,” pungkasnya.





