LAMONGAN | BERITAKINI.ID – Warga Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, Kabupaten Lamongan, belum menentukan sikap terkait dugaan kasus yang menyeret kepala desa berinisial AE. Masyarakat memilih menunggu kejelasan proses hukum sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
Sikap tersebut diambil agar persoalan yang menjadi perhatian warga itu terlebih dahulu memperoleh kepastian melalui jalur hukum. Setelah ada perkembangan yang jelas, masyarakat baru akan membahas langkah yang perlu ditempuh di tingkat desa.
Salah seorang warga setempat mengatakan, warga tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan. Mereka masih menunggu hasil penanganan perkara yang berkaitan dengan dugaan penggerebekan AE bersama seorang oknum polisi di sebuah hotel di Kota Batu.
“Intine warga menunggu proses hukum yang sudah berjalan. Nanti kalau sudah ada hasil dari proses hukum, warga akan menentukan langkah selanjutnya. Baik itu lapor ke BPD dan Camat Sukorame,” ujar warga, Sabtu (14/11/2026).
Rencana menyampaikan persoalan tersebut kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Camat Sukorame menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan warga. Namun, langkah itu belum akan dilakukan sebelum proses hukum memperoleh kejelasan.
Di tengah mencuatnya persoalan tersebut, warga juga menyampaikan penilaian yang beragam terhadap sosok AE selama memimpin desa. Menurut warga yang ditemui, AE selama ini dikenal cukup baik dan kerap berbagi kepada masyarakat.
Meski demikian, warga tersebut mengaku tidak sepenuhnya terkejut ketika mendengar kabar dugaan kasus yang menyeret AE. Ia menyebut penilaian baik terhadap sosok kepala desa tidak serta-merta menghilangkan beragam pandangan masyarakat atas persoalan yang kini mencuat.
“AE baik di mata warga, sering berbagi. Tapi warga juga tidak heran kalau hal itu terjadi,” ungkapnya tanpa menjelaskan lebih jauh alasan di balik pernyataan tersebut.
Kasus dugaan penggerebekan di sebuah hotel di Kota Batu itu sebelumnya menjadi perhatian publik setelah informasinya beredar di media sosial. Hingga kini, warga Desa Kedungkumpul masih menanti perkembangan penanganan hukum sebelum menentukan sikap terhadap persoalan tersebut.
Di sisi lain, pelayanan pemerintahan desa diharapkan tetap berjalan sebagaimana mestinya agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu selama persoalan hukum tersebut bergulir.
Editor: Beritakini.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar