LAMONGAN | BERITAKINI.ID – Keterbatasan kemampuan fiskal daerah menjadi pertimbangan utama Pemerintah Kabupaten Lamongan dalam menyusun arah pembangunan tahun 2027. Dengan proyeksi pendapatan dan belanja masing-masing Rp2,9 triliun, pemerintah daerah menetapkan tiga prioritas utama untuk memastikan anggaran lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
PRIORITAS PEMBANGUNAN – Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Ketua DPRD setempat Freddy Wahyudi usai penyampaian arah kebijakan anggaran dan tiga prioritas pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (16/11/2026). (ist)
Ketiga prioritas tersebut meliputi penguatan ekonomi kerakyatan, percepatan pemerataan infrastruktur dasar dan peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kesejahteraan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Arah kebijakan itu disampaikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lamongan, Senin (16/11). Ia menekankan pentingnya disiplin fiskal dan ketepatan alokasi belanja, terutama untuk memenuhi kebutuhan mendesak dan program yang memberikan manfaat nyata.
Menurut Yuhronur, keterbatasan anggaran harus diimbangi dengan penentuan prioritas yang cermat. Dengan demikian, setiap kebijakan belanja daerah dapat mendukung pemerataan pembangunan sekaligus mendorong produktivitas ekonomi.
"Hal ini diharapkan menjadi instrumen untuk memastikan bahwa pembangunan Lamongan berlangsung secara lebih merata, produktif, dan berkelanjutan," ujar Pak Yes.
Tema pembangunan Kabupaten Lamongan tahun 2027 adalah Percepatan Pemerataan Infrastruktur Dasar Berkualitas dan Infrastruktur Ekonomi Strategis yang Berwawasan Lingkungan. Tema tersebut menempatkan infrastruktur sebagai fondasi pemerataan kesejahteraan, pengungkit pertumbuhan ekonomi, sekaligus penopang keberlanjutan pembangunan.
Dalam rapat paripurna yang sama, DPRD dan Pemkab Lamongan juga menyampaikan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Sebanyak 10 usulan rancangan peraturan daerah (Raperda) masuk dalam program tersebut, terdiri atas empat usulan inisiatif DPRD dan enam usulan pemerintah daerah.
Baca juga:
Pemkab dan DPRD Lamongan Sepakati KUA-PPAS 2027, Fokus Perkuat Fiskal dan Pelayanan Publik
Empat usulan DPRD meliputi perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan, perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran, perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2021 tentang fasilitasi penyelenggaraan pesantren, serta perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ketenagakerjaan.
Sementara enam usulan pemerintah daerah mencakup pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026, perubahan APBD Tahun Anggaran 2027, APBD Tahun Anggaran 2028, fasilitasi perlindungan kekayaan intelektual, grand design pembangunan kependudukan 2025–2045, serta perubahan kelima atas Perda Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Lamongan.
Penetapan prioritas anggaran dan penyusunan Propemperda tersebut menjadi bagian dari agenda pembangunan Lamongan ke depan. Pelaksanaannya diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat melalui pemerataan infrastruktur, penguatan ekonomi, peningkatan pelayanan publik, dan perlindungan sosial.
Editor: Beritakini.id

Tidak ada komentar:
Posting Komentar