LAMONGAN | BERITAKINI.ID – Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Lamongan pada 2027 mendatang mulai dipersiapkan dengan sejumlah opsi pembaruan. Salah satu yang tengah disosialisasikan Pemerintah Kabupaten Lamongan adalah penggunaan sistem pemungutan suara elektronik atau e-voting.
KEPALA DINAS PMD – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan, Joko Raharto. (ist)
Skema tersebut ditawarkan sebagai alternatif bagi desa yang ingin menerapkan pemilihan berbasis teknologi. Meski demikian, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Lamongan menegaskan bahwa keputusan penggunaan e-voting sepenuhnya berada di tangan masing-masing pemerintah desa.
Kepala Dinas PMD Kabupaten Lamongan, Joko Raharto, mengatakan regulasi telah memberikan ruang bagi penggunaan sistem pemungutan suara elektronik. Ketentuan tersebut merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 39 ayat 4.
"Kita tidak bisa memaksa. Ini kan tawaran, apakah desa itu menggunakan manual atau menggunakan e-voting itu diserahkan kepada pemerintah desa," ujar Joko saat dikonfirmasi wartawan melalui telepon, Rabu (18/11/2026).
Menurut Joko, e-voting menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan efisiensi waktu sekaligus mengurangi penggunaan kertas suara atau paperless dalam pelaksanaan pemilihan.
Namun, pembahasan mengenai sistem tersebut masih berada pada tahap sosialisasi awal. Dinas PMD belum membentuk tahapan kepanitiaan pemilihan di tingkat desa karena persiapan teknis Pilkades 2027 masih menunggu penyelesaian regulasi daerah.
Pilkades serentak mendatang dijadwalkan berlangsung di 401 desa di Kabupaten Lamongan. Selain wacana penggunaan teknologi, pelaksanaannya juga akan mengacu pada sejumlah ketentuan baru yang mengatur mekanisme pencalonan hingga status perangkat desa.
Aturan Calon Tunggal dan Perangkat Desa Berubah
Salah satu perubahan yang perlu diperhatikan adalah mekanisme pemilihan ketika hanya terdapat satu calon kepala desa. Ketentuan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa dan PP Nomor 16 Tahun 2019 tersebut mengakomodasi pelaksanaan Pilkades dengan calon tunggal.
Kabid Pemerintahan PMD Lamongan, Yanuar Rosyidi, menjelaskan bahwa dalam mekanisme tersebut surat suara akan menyediakan dua kolom pilihan. Satu kolom memuat gambar calon kepala desa, sedangkan kolom lainnya merupakan pilihan kosong.
Apabila pilihan kosong memperoleh suara lebih banyak, tahapan berikutnya akan mengikuti ketentuan peraturan yang berlaku.
Perubahan lainnya menyangkut persyaratan bagi perangkat desa yang ingin maju sebagai calon kepala desa. Jika sebelumnya mereka cukup mengambil cuti selama mengikuti kontestasi, ketentuan baru mewajibkan pengunduran diri setelah ditetapkan secara resmi sebagai calon.
"Kalau yang kemarin cukup cuti, ketika tidak jadi, bisa kembali lagi sebagai perangkat desa. Kalau sekarang tidak bisa, ketika ditetapkan jadi calon, harus mengundurkan diri dan diproses," tegas Yanuar.
Baca Juga: Pemkab Lamongan Siapkan Tahapan Persiapan Pilkades Serentak 2027
Saat ini, Dinas PMD Lamongan masih menunggu pengesahan rancangan peraturan bupati (Perbup) yang akan menjadi pedoman teknis pelaksanaan Pilkades. Regulasi tersebut juga berkaitan dengan pelantikan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
BPD nantinya memiliki peran dalam pembentukan panitia pemilihan di tingkat desa. Setelah tahapan tersebut berjalan, persiapan teknis pelaksanaan Pilkades serentak dapat dilanjutkan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
Dengan cakupan 401 desa, persiapan Pilkades 2027 di Lamongan tidak hanya berkaitan dengan penentuan sistem pemungutan suara. Penyesuaian regulasi, mekanisme pencalonan, serta pembentukan panitia di tingkat desa juga menjadi bagian penting sebelum tahapan pemilihan dilaksanakan.
Editor: Redaksi beritakini.id

Tidak ada komentar:
Posting Komentar