LAMONGAN | BERITAKINI.ID – Rencana pelarangan penggunaan rokok elektrik atau vape bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jawa Timur masih dalam tahap pembahasan. Kebijakan yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) tersebut menjadi salah satu langkah antisipasi terhadap potensi penyalahgunaan narkotika melalui perangkat vape.
BAHAYA NARKOBA - Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNN Provinsi Jawa Timur, Anne Putri Harini, saat menyampaikan materi dalam kegiatan sosialisasi bahaya penyalahgunaan narkoba di Lamongan, Kamis (19/11/2026). (ist)Penyuluh Narkoba Ahli Muda BNN Provinsi Jawa Timur, Anne Putri Harini, mengatakan penggunaan rokok elektrik perlu mendapat perhatian serius. Sebab, perangkat tersebut berpotensi dimanfaatkan sebagai media konsumsi narkotika yang dicampurkan ke dalam cairan atau liquid vape.
“Sekarang pemerintah sedang menggalakkan rokok elektrik tidak hanya dibatasi, tetapi ada pelarangan karena masalah penyalahgunaan narkotika melalui rokok elektrik,” ujar Anne kepada wartawan, Kamis (19/11/2026) siang.
Anne menjelaskan, kekhawatiran itu berkaitan dengan pengungkapan kasus penyelundupan narkotika di Kabupaten Gresik. Dalam pengungkapan tersebut, petugas menemukan 14 kontainer berisi sekitar 3,37 ton daun ganja yang diduga akan diekstrak menjadi bahan liquid rokok elektrik.
“Ini harus kita cegah, jangan sampai menjadi modus baru bandar untuk memproduksi dan mengedarkan narkotika melalui liquid rokok elektrik,” tegasnya.
Menurut Anne, rancangan larangan penggunaan vape bagi ASN masih dibahas Pemprov Jatim melalui bagian hukum. Nantinya, ketentuan tersebut direncanakan dituangkan dalam bentuk instruksi yang juga menjadi rujukan bagi pemerintah kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Apabila kebijakan resmi diberlakukan, penerapannya akan disertai tahapan sanksi secara bertingkat. Sanksi tersebut mulai dari teguran hingga surat peringatan. Jika pelanggaran tetap terjadi, penanganannya akan mengikuti mekanisme kepegawaian melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
“Kita sosialisasikan terlebih dahulu agar masyarakat memahami dampak buruknya. Kalau masih ada yang melanggar, tentu akan ada proses sesuai ketentuan kepegawaian,” paparnya.
Di Lamongan, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Johny Indrianto Firmansyah membenarkan bahwa penyusunan regulasi tersebut masih terus dibahas. Ia berharap aturan yang nantinya diterbitkan tidak hanya membatasi penggunaan vape di lingkungan kantor pemerintahan.
Johny juga mengharapkan ketentuan tersebut mencakup aktivitas ASN di luar jam dinas. Menurutnya, penerapan larangan secara menyeluruh diperlukan agar aturan berjalan lebih efektif sekaligus mendukung lingkungan aparatur pemerintahan yang sehat dan disiplin.
“Penerapan larangan secara menyeluruh diperlukan agar aturan tersebut dapat berjalan lebih efektif dan menjadi bagian dari upaya membangun lingkungan aparatur pemerintahan yang lebih sehat dan disiplin,” kata Johny.
Selain mendorong penyusunan regulasi, BNN Jatim juga mengajak pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi terkait memperkuat edukasi secara kolaboratif. Upaya tersebut ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap potensi penyalahgunaan vape serta melindungi generasi muda dari ancaman narkotika.
Editor: Redaksi BERITAKINI.ID

Tidak ada komentar:
Posting Komentar