LAMONGAN | BERITAKINI.ID – Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah, tenaga kerja dalam jumlah besar, dan pasar domestik yang luas. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya menjadikan Indonesia sebagai negara produsen yang kuat. Sebaliknya, ketergantungan terhadap produk asing justru semakin menjadi persoalan serius bagi struktur ekonomi nasional.
EKONOMI KERAKYATAN – S. Alamsyah mengulas arah konstitusi ekonomi Indonesia dan pentingnya mengembalikan kekuatan bangsa sebagai negara produsen melalui prinsip keadilan ekonomi dan kepemilikan rakyat. (ist)
Penutupan pabrik tekstil, industri sepatu yang terpuruk, melemahnya daya saing industri, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi gambaran tantangan yang dihadapi sektor manufaktur. Sementara itu, arus barang impor terus masuk ke pasar dalam negeri.
Persoalan ini tidak cukup dijelaskan sebagai konsekuensi persaingan global. Ada persoalan lebih mendasar yang perlu dievaluasi, yakni arah kebijakan ekonomi dan arsitektur hukum negara dalam menjalankan amanat konstitusi.
Dari Ekonomi Kerakyatan Menuju Dominasi Pasar
UUD 1945 menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 33 mengandung filosofi bahwa pengelolaan produksi dan kekayaan negara harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Namun, perubahan konstitusi pada 1999–2002 menghadirkan tambahan prinsip efisiensi berkeadilan dalam Pasal 33 ayat (4). Efisiensi tentu merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi. Persoalannya, bagaimana prinsip tersebut ditempatkan agar tidak menggeser semangat kekeluargaan dan demokrasi ekonomi?
Dalam praktiknya, orientasi efisiensi pasar dinilai semakin dominan. Industri kerap diukur berdasarkan kemampuan bersaing, sementara sektor yang dianggap tidak efisien berisiko kehilangan dukungan dan tersingkir dari pasar. Ketika industri dalam negeri melemah, ketergantungan terhadap produk impor pun semakin besar.
Padahal, negara-negara maju tidak sepenuhnya menyerahkan sektor industrinya kepada mekanisme pasar. Mereka membangun kebijakan strategis, memberikan perlindungan terhadap sektor penting, serta menyiapkan investasi jangka panjang untuk menjaga kekuatan industri nasional.
Pemikiran Bung Hatta tentang demokrasi ekonomi juga mengingatkan bahwa kesejahteraan tidak cukup diukur dari kebebasan berusaha. Rakyat harus memiliki akses terhadap alat produksi dan kesempatan menikmati hasil kegiatan ekonomi.
Pertanyaan mendasarnya bukan hanya berapa banyak barang tersedia di pasar, melainkan siapa yang memproduksi, siapa yang memiliki, dan siapa yang menikmati nilai tambahnya.
Ketika Indonesia Lebih Banyak Menjadi Pasar
Perubahan struktur industri nasional menjadi perhatian penting. Dalam catatan yang dikemukakan penulis, kontribusi industri terhadap produk domestik bruto (PDB) yang pada awal reformasi mencapai sekitar 29 persen kini disebut tinggal sekitar 18 persen.
Penurunan tersebut menjadi alarm bagi arah pembangunan ekonomi. Kemampuan menghasilkan barang bernilai tambah menghadapi tantangan, mulai dari industri tekstil, sepatu, baja, hingga mesin.
Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga pekerja dan rantai pasok dalam negeri. Ketika industri melemah, lapangan kerja terancam, kesempatan usaha menyempit, dan ketergantungan terhadap bahan baku maupun peralatan dari luar negeri semakin besar.
Indonesia memang memiliki pasar domestik yang besar. Namun, besarnya konsumsi tidak otomatis mencerminkan kekuatan ekonomi apabila kemampuan produksi nasional tidak tumbuh seimbang.
Ada perbedaan mendasar antara bangsa yang makmur karena mampu memproduksi dan bangsa yang tampak makmur karena memiliki kemampuan membeli. Kemakmuran yang berkelanjutan membutuhkan kekuatan produksi, kepemilikan ekonomi, serta distribusi nilai tambah yang lebih adil.
Negara Hadir untuk Siapa?
Ketimpangan pendekatan kebijakan juga terlihat dalam perlakuan terhadap berbagai sektor ekonomi. Industri padat karya kerap menghadapi persaingan dan tekanan biaya tanpa dukungan yang memadai. Ketika tidak mampu bertahan, perusahaan tutup dan pekerja menanggung dampaknya.
Sementara itu, proyek infrastruktur berskala besar dapat memperoleh dukungan pembiayaan, jaminan, maupun kebijakan khusus dari negara. Dukungan terhadap proyek strategis tentu bukan persoalan selama memberikan manfaat bagi kepentingan publik.
Persoalan muncul ketika risiko investasi berpotensi dialihkan kepada negara, sementara kepemilikan dan keuntungan tetap terkonsentrasi pada kelompok tertentu.
Situasi tersebut dikenal dengan istilah socializing losses and privatizing gains, yakni ketika kerugian ditanggung bersama, sedangkan keuntungan dinikmati secara privat. Penulis menyinggung proyek Whoosh dan skema take or pay dalam Independent Power Producer (IPP) PLN sebagai contoh persoalan yang perlu dicermati dari sudut pembagian risiko ekonomi.
Di sinilah konsistensi kebijakan negara perlu dipertanyakan. Mengapa industri padat karya harus sepenuhnya berhadapan dengan mekanisme pasar, sementara investasi berskala besar dapat memperoleh perlakuan khusus ketika menghadapi risiko?
Negara perlu memastikan bahwa setiap dukungan ekonomi tidak hanya menguntungkan pemilik modal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pekerja dan masyarakat.
Dari Gelas Anggur Menuju Gelas Air
Dalam disertasinya, penulis menawarkan dua perumpamaan untuk menjelaskan arsitektur pembangunan yang dinilai lebih berkeadilan, yakni Gelas Anggur dan Gelas Air.
Gelas Anggur menggambarkan struktur ekonomi dengan bagian atas yang lebar dan bagian bawah yang sempit. Kekayaan, akses modal, perizinan, serta kendali rantai pasok terkonsentrasi pada kelompok terbatas. Sementara itu, pekerja dan masyarakat berada di lapisan bawah dengan ruang yang terbatas untuk menentukan arah ekonomi.
Pola tersebut bertumpu pada harapan bahwa kesejahteraan akan mengalir dari kelompok atas ke masyarakat bawah melalui mekanisme trickle-down effect. Namun, penulis menilai distribusi manfaat pembangunan tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan.
Sebaliknya, Gelas Air menggambarkan struktur ekonomi yang lebih luas dan merata. Rakyat tidak sekadar menjadi penonton atau penerima sisa hasil pembangunan, tetapi memperoleh ruang untuk memiliki, mengambil keputusan, dan ikut bertanggung jawab dalam kegiatan ekonomi.
Gagasan tersebut disebut sebagai Teori Keadilan Gelas Air. Keadilan tidak cukup diberikan setelah ketimpangan terjadi melalui kompensasi atau bantuan. Keadilan harus dirancang sejak awal dalam hukum, investasi, dan tata kelola bisnis. Inilah yang disebut Justice-by-Design.
Rakyat Harus Menjadi Bagian dari Kepemilikan Ekonomi
Untuk mewujudkan gagasan tersebut, penulis menawarkan konsep 4P atau Public-Private-People Partnership. Model kemitraan ini tidak hanya melibatkan pemerintah dan swasta, tetapi juga menempatkan masyarakat sebagai bagian langsung dari struktur ekonomi.
Konsep tersebut dibangun melalui tiga pilar atau Triple-Co.
Pertama, Co-ownership, yaitu kepemilikan bersama. Masyarakat, pekerja, dan koperasi harus memiliki kesempatan untuk memperoleh saham atau bagian nyata dalam kegiatan ekonomi.
Kedua, Co-determination, yakni pengambilan keputusan bersama. Pekerja dan masyarakat perlu mendapatkan ruang untuk terlibat dalam proses penentuan kebijakan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan usaha dan nasib mereka.
Ketiga, Co-responsibility, yaitu tanggung jawab bersama. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut menjaga proses produksi, tata kelola, dan keberlanjutan kegiatan usaha.
Menurut penulis, konsep tersebut bukan sesuatu yang mustahil diterapkan. Jerman memiliki sistem Mitbestimmung yang memberikan ruang keterlibatan pekerja dalam pengawasan perusahaan. Jepang juga dikenal dengan pendekatan hubungan industrial yang menempatkan pekerja sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas dan keberlangsungan produksi.
Indonesia dapat mengembangkan model sendiri dengan tetap berpijak pada karakter ekonomi kerakyatan dan amanat konstitusi.
Mengembalikan Arah Konstitusi Ekonomi
Persoalan mendasar ekonomi nasional tidak cukup diselesaikan melalui pergantian menteri, perubahan aturan impor, ataupun pemberian insentif pajak. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem hukum dan kebijakan ekonomi agar kembali berpihak pada kepentingan rakyat.
Penulis menawarkan tiga ukuran utama dalam menilai setiap investasi dan proyek pembangunan.
Pertama, Value for Money, yakni memastikan efisiensi dan kelayakan penggunaan sumber daya. Kedua, Value for People, yaitu memastikan adanya manfaat nyata bagi masyarakat dan pekerja. Ketiga, Value for Future, yakni mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi serta kepentingan generasi mendatang.
Untuk itu, diperlukan ruang konsensus nasional guna mengevaluasi sistem ketatanegaraan dan arah kebijakan ekonomi. Tujuannya bukan sekadar mengubah pasal-pasal UUD 1945, melainkan memastikan prinsip keadilan benar-benar tertanam dalam lembaga negara dan seluruh proses pembangunan.
Konstitusi bukan hanya mengatur siapa yang memegang kekuasaan. Lebih dari itu, konstitusi menentukan arah perekonomian dan memastikan siapa yang memperoleh manfaat dari pembangunan.
Indonesia tidak boleh berpuas diri hanya dengan menjadi pasar besar bagi produk negara lain. Kekuatan ekonomi harus dibangun melalui kemampuan mengolah kekayaan alam sendiri, mengembangkan industri, menciptakan lapangan kerja, serta membagikan hasil pembangunan secara lebih adil.
Kemerdekaan ekonomi bukan semata-mata diukur dari kemampuan membeli produk dunia. Kemerdekaan ekonomi juga ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk memproduksi, memiliki, dan menikmati hasil produksinya sendiri.
Jakarta, 15 November 2026
Penulis: S. Alamsyah
Jurnalis, pendiri Pusat Studi Pembangunan berbasis Pancasila, mahasiswa doktoral Hukum dan Pembangunan, SPS Universitas Airlangga Surabaya.
Editor: Beritakini.id

Tidak ada komentar:
Posting Komentar