\n\n

Minggu, 15 November 2026

Dari Bangsa Produsen Menjadi Pasar Konsumen

Ketika Konstitusi Kehilangan Arah Ekonomi Kerakyatan

LAMONGAN | BERITAKINI.ID – Indonesia memiliki kekayaan alam melimpah, tenaga kerja dalam jumlah besar, dan pasar domestik yang luas. Namun, potensi tersebut belum sepenuhnya menjadikan Indonesia sebagai negara produsen yang kuat. Sebaliknya, ketergantungan terhadap produk asing justru semakin menjadi persoalan serius bagi struktur ekonomi nasional.

EKONOMI KERAKYATAN – S. Alamsyah mengulas arah konstitusi ekonomi Indonesia dan pentingnya mengembalikan kekuatan bangsa sebagai negara produsen melalui prinsip keadilan ekonomi dan kepemilikan rakyat. (ist)

Penutupan pabrik tekstil, industri sepatu yang terpuruk, melemahnya daya saing industri, hingga gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) menjadi gambaran tantangan yang dihadapi sektor manufaktur. Sementara itu, arus barang impor terus masuk ke pasar dalam negeri.

Persoalan ini tidak cukup dijelaskan sebagai konsekuensi persaingan global. Ada persoalan lebih mendasar yang perlu dievaluasi, yakni arah kebijakan ekonomi dan arsitektur hukum negara dalam menjalankan amanat konstitusi.

Dari Ekonomi Kerakyatan Menuju Dominasi Pasar

UUD 1945 menempatkan perekonomian sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Pasal 33 mengandung filosofi bahwa pengelolaan produksi dan kekayaan negara harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Namun, perubahan konstitusi pada 1999–2002 menghadirkan tambahan prinsip efisiensi berkeadilan dalam Pasal 33 ayat (4). Efisiensi tentu merupakan unsur penting dalam kegiatan ekonomi. Persoalannya, bagaimana prinsip tersebut ditempatkan agar tidak menggeser semangat kekeluargaan dan demokrasi ekonomi?

Dalam praktiknya, orientasi efisiensi pasar dinilai semakin dominan. Industri kerap diukur berdasarkan kemampuan bersaing, sementara sektor yang dianggap tidak efisien berisiko kehilangan dukungan dan tersingkir dari pasar. Ketika industri dalam negeri melemah, ketergantungan terhadap produk impor pun semakin besar.

Padahal, negara-negara maju tidak sepenuhnya menyerahkan sektor industrinya kepada mekanisme pasar. Mereka membangun kebijakan strategis, memberikan perlindungan terhadap sektor penting, serta menyiapkan investasi jangka panjang untuk menjaga kekuatan industri nasional.

Pemikiran Bung Hatta tentang demokrasi ekonomi juga mengingatkan bahwa kesejahteraan tidak cukup diukur dari kebebasan berusaha. Rakyat harus memiliki akses terhadap alat produksi dan kesempatan menikmati hasil kegiatan ekonomi.

Pertanyaan mendasarnya bukan hanya berapa banyak barang tersedia di pasar, melainkan siapa yang memproduksi, siapa yang memiliki, dan siapa yang menikmati nilai tambahnya.

Ketika Indonesia Lebih Banyak Menjadi Pasar

Perubahan struktur industri nasional menjadi perhatian penting. Dalam catatan yang dikemukakan penulis, kontribusi industri terhadap produk domestik bruto (PDB) yang pada awal reformasi mencapai sekitar 29 persen kini disebut tinggal sekitar 18 persen.

Penurunan tersebut menjadi alarm bagi arah pembangunan ekonomi. Kemampuan menghasilkan barang bernilai tambah menghadapi tantangan, mulai dari industri tekstil, sepatu, baja, hingga mesin.

Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh perusahaan, tetapi juga pekerja dan rantai pasok dalam negeri. Ketika industri melemah, lapangan kerja terancam, kesempatan usaha menyempit, dan ketergantungan terhadap bahan baku maupun peralatan dari luar negeri semakin besar.

Indonesia memang memiliki pasar domestik yang besar. Namun, besarnya konsumsi tidak otomatis mencerminkan kekuatan ekonomi apabila kemampuan produksi nasional tidak tumbuh seimbang.

Ada perbedaan mendasar antara bangsa yang makmur karena mampu memproduksi dan bangsa yang tampak makmur karena memiliki kemampuan membeli. Kemakmuran yang berkelanjutan membutuhkan kekuatan produksi, kepemilikan ekonomi, serta distribusi nilai tambah yang lebih adil.

Negara Hadir untuk Siapa?

Ketimpangan pendekatan kebijakan juga terlihat dalam perlakuan terhadap berbagai sektor ekonomi. Industri padat karya kerap menghadapi persaingan dan tekanan biaya tanpa dukungan yang memadai. Ketika tidak mampu bertahan, perusahaan tutup dan pekerja menanggung dampaknya.

Sementara itu, proyek infrastruktur berskala besar dapat memperoleh dukungan pembiayaan, jaminan, maupun kebijakan khusus dari negara. Dukungan terhadap proyek strategis tentu bukan persoalan selama memberikan manfaat bagi kepentingan publik.

Persoalan muncul ketika risiko investasi berpotensi dialihkan kepada negara, sementara kepemilikan dan keuntungan tetap terkonsentrasi pada kelompok tertentu.

Situasi tersebut dikenal dengan istilah socializing losses and privatizing gains, yakni ketika kerugian ditanggung bersama, sedangkan keuntungan dinikmati secara privat. Penulis menyinggung proyek Whoosh dan skema take or pay dalam Independent Power Producer (IPP) PLN sebagai contoh persoalan yang perlu dicermati dari sudut pembagian risiko ekonomi.

Di sinilah konsistensi kebijakan negara perlu dipertanyakan. Mengapa industri padat karya harus sepenuhnya berhadapan dengan mekanisme pasar, sementara investasi berskala besar dapat memperoleh perlakuan khusus ketika menghadapi risiko?

Negara perlu memastikan bahwa setiap dukungan ekonomi tidak hanya menguntungkan pemilik modal, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi pekerja dan masyarakat.

Dari Gelas Anggur Menuju Gelas Air

Dalam disertasinya, penulis menawarkan dua perumpamaan untuk menjelaskan arsitektur pembangunan yang dinilai lebih berkeadilan, yakni Gelas Anggur dan Gelas Air.

Gelas Anggur menggambarkan struktur ekonomi dengan bagian atas yang lebar dan bagian bawah yang sempit. Kekayaan, akses modal, perizinan, serta kendali rantai pasok terkonsentrasi pada kelompok terbatas. Sementara itu, pekerja dan masyarakat berada di lapisan bawah dengan ruang yang terbatas untuk menentukan arah ekonomi.

Pola tersebut bertumpu pada harapan bahwa kesejahteraan akan mengalir dari kelompok atas ke masyarakat bawah melalui mekanisme trickle-down effect. Namun, penulis menilai distribusi manfaat pembangunan tidak selalu berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Sebaliknya, Gelas Air menggambarkan struktur ekonomi yang lebih luas dan merata. Rakyat tidak sekadar menjadi penonton atau penerima sisa hasil pembangunan, tetapi memperoleh ruang untuk memiliki, mengambil keputusan, dan ikut bertanggung jawab dalam kegiatan ekonomi.

Gagasan tersebut disebut sebagai Teori Keadilan Gelas Air. Keadilan tidak cukup diberikan setelah ketimpangan terjadi melalui kompensasi atau bantuan. Keadilan harus dirancang sejak awal dalam hukum, investasi, dan tata kelola bisnis. Inilah yang disebut Justice-by-Design.

Rakyat Harus Menjadi Bagian dari Kepemilikan Ekonomi

Untuk mewujudkan gagasan tersebut, penulis menawarkan konsep 4P atau Public-Private-People Partnership. Model kemitraan ini tidak hanya melibatkan pemerintah dan swasta, tetapi juga menempatkan masyarakat sebagai bagian langsung dari struktur ekonomi.

Konsep tersebut dibangun melalui tiga pilar atau Triple-Co.

Pertama, Co-ownership, yaitu kepemilikan bersama. Masyarakat, pekerja, dan koperasi harus memiliki kesempatan untuk memperoleh saham atau bagian nyata dalam kegiatan ekonomi.

Kedua, Co-determination, yakni pengambilan keputusan bersama. Pekerja dan masyarakat perlu mendapatkan ruang untuk terlibat dalam proses penentuan kebijakan perusahaan, terutama yang berkaitan dengan keberlanjutan usaha dan nasib mereka.

Ketiga, Co-responsibility, yaitu tanggung jawab bersama. Masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga ikut menjaga proses produksi, tata kelola, dan keberlanjutan kegiatan usaha.

Menurut penulis, konsep tersebut bukan sesuatu yang mustahil diterapkan. Jerman memiliki sistem Mitbestimmung yang memberikan ruang keterlibatan pekerja dalam pengawasan perusahaan. Jepang juga dikenal dengan pendekatan hubungan industrial yang menempatkan pekerja sebagai bagian penting dalam menjaga kualitas dan keberlangsungan produksi.

Indonesia dapat mengembangkan model sendiri dengan tetap berpijak pada karakter ekonomi kerakyatan dan amanat konstitusi.

Mengembalikan Arah Konstitusi Ekonomi

Persoalan mendasar ekonomi nasional tidak cukup diselesaikan melalui pergantian menteri, perubahan aturan impor, ataupun pemberian insentif pajak. Diperlukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem hukum dan kebijakan ekonomi agar kembali berpihak pada kepentingan rakyat.

Penulis menawarkan tiga ukuran utama dalam menilai setiap investasi dan proyek pembangunan.

Pertama, Value for Money, yakni memastikan efisiensi dan kelayakan penggunaan sumber daya. Kedua, Value for People, yaitu memastikan adanya manfaat nyata bagi masyarakat dan pekerja. Ketiga, Value for Future, yakni mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi serta kepentingan generasi mendatang.

Untuk itu, diperlukan ruang konsensus nasional guna mengevaluasi sistem ketatanegaraan dan arah kebijakan ekonomi. Tujuannya bukan sekadar mengubah pasal-pasal UUD 1945, melainkan memastikan prinsip keadilan benar-benar tertanam dalam lembaga negara dan seluruh proses pembangunan.

Konstitusi bukan hanya mengatur siapa yang memegang kekuasaan. Lebih dari itu, konstitusi menentukan arah perekonomian dan memastikan siapa yang memperoleh manfaat dari pembangunan.

Indonesia tidak boleh berpuas diri hanya dengan menjadi pasar besar bagi produk negara lain. Kekuatan ekonomi harus dibangun melalui kemampuan mengolah kekayaan alam sendiri, mengembangkan industri, menciptakan lapangan kerja, serta membagikan hasil pembangunan secara lebih adil.

Kemerdekaan ekonomi bukan semata-mata diukur dari kemampuan membeli produk dunia. Kemerdekaan ekonomi juga ditentukan oleh kemampuan bangsa untuk memproduksi, memiliki, dan menikmati hasil produksinya sendiri.

Jakarta, 15 November 2026

Penulis: S. Alamsyah
Jurnalis, pendiri Pusat Studi Pembangunan berbasis Pancasila, mahasiswa doktoral Hukum dan Pembangunan, SPS Universitas Airlangga Surabaya.

Editor: Beritakini.id

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Headline Utama (V4 hidden)

<h1 style="color:#0B3D91;font-size:78px;line-height:1.1;font-weight:900;margin:10px 0;">Wisudawan Unitabah Diminta Bawa Manfaat</h1> <h2 style="color:#D71920;font-size:54px;line-height:1.15;font-weight:900;margin:8px 0;">Bupati Yes Tekankan Pengabdian dan Kontribusi untuk Kemajuan Lamongan</h2>

LAMONGAN | BERITAKINI.ID – Gelar akademik yang diraih para wisudawan Universitas Tarbiyatut Tholabah (Unitabah) Kranji, Paciran, diharapka...

Berita Terpopuler (V4 hidden)

KAMI

BERITAKINI.ID — NETRAL • PROFESIONAL • TERPERCAYA

Tentang Kami

BERITAKINI.ID merupakan media informasi yang menyajikan berita dan informasi kepada masyarakat dengan mengutamakan ketelitian, kejelasan, keberimbangan, dan tanggung jawab jurnalistik.

BERITAKINI.ID berupaya menghadirkan informasi yang relevan bagi pembaca, terutama mengenai berbagai peristiwa dan perkembangan di Lamongan, Jawa Timur, nasional, serta bidang lain yang menjadi perhatian publik.

Dalam menjalankan kegiatan pemberitaan, BERITAKINI.ID menjunjung prinsip NETRAL • PROFESIONAL • TERPERCAYA serta berkomitmen melakukan perbaikan apabila ditemukan kekeliruan dalam materi yang diterbitkan.

Struktur Redaksi

Pimpinan Redaksi / Penanggung Jawab

Kadam Mustoko

Redaktur Pelaksana

Kerin Ikanto

Redaktur

  • Rokim
  • Ratno
  • Husnan
  • C. Adam

Administrasi

Damar Karin

Alamat Redaksi

Jl. Tombro Raya 36, Lamongan

Kontak

Telepon: 081331094636
Email: idberitakini@gmail.com

Informasi pembayaran atau rekening untuk keperluan kerja sama tidak dicantumkan pada halaman publik dan diberikan melalui kanal administrasi resmi setelah kerja sama dikonfirmasi.

Pedoman Pemberitaan

BERITAKINI.ID berupaya menjalankan pemberitaan secara profesional dan bertanggung jawab. Setiap materi berita diupayakan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan serta disajikan dengan konteks yang memadai.

  • Mengutamakan akurasi dan ketelitian informasi.
  • Melakukan verifikasi sesuai kebutuhan dan karakter informasi.
  • Mengupayakan keberimbangan dalam pemberitaan yang melibatkan kepentingan atau pihak yang berseberangan.
  • Membedakan fakta, keterangan narasumber, analisis, dan opini.
  • Menghormati asas praduga tak bersalah dan hak privasi.
  • Menghindari judul atau penyajian yang menyesatkan pembaca.
  • Memberikan ruang koreksi apabila terdapat kesalahan faktual.

Untuk berita yang bersumber dari pihak lain, BERITAKINI.ID tetap berupaya melakukan pemeriksaan dan memberikan atribusi sumber secara proporsional.

Kode Etik Redaksi

Seluruh kegiatan jurnalistik BERITAKINI.ID diarahkan untuk menjaga independensi, akurasi, kepentingan publik, dan kepercayaan pembaca.

  • Tidak dengan sengaja membuat atau menyebarkan informasi yang diketahui tidak benar.
  • Tidak melakukan plagiarisme dan tidak mengklaim karya pihak lain sebagai karya sendiri.
  • Tidak memanipulasi fakta atau kutipan sehingga mengubah makna informasi.
  • Menghormati narasumber dan pihak yang diberitakan.
  • Tidak menggunakan pemberitaan untuk melakukan intimidasi, pemerasan, atau tekanan terhadap pihak tertentu.
  • Memisahkan kepentingan editorial dari kepentingan iklan dan kerja sama komersial.
  • Memberikan koreksi apabila ditemukan kesalahan yang material dalam pemberitaan.

Keputusan editorial diupayakan berdasarkan pertimbangan jurnalistik dan kepentingan publik, bukan semata-mata pertimbangan komersial.

Ralat, Koreksi & Hak Jawab

BERITAKINI.ID menyediakan saluran bagi pihak yang berkepentingan untuk menyampaikan koreksi, klarifikasi, atau hak jawab atas pemberitaan yang diterbitkan.

Cara mengajukan

Pengajuan dapat disampaikan melalui email idberitakini@gmail.com dengan mencantumkan identitas pengirim, judul atau URL berita yang dimaksud, bagian yang perlu dikoreksi, serta penjelasan dan data pendukung yang relevan.

Penanganan oleh redaksi

Redaksi akan memeriksa pengajuan berdasarkan materi pemberitaan dan informasi pendukung yang diberikan. Apabila ditemukan kekeliruan, redaksi dapat melakukan perbaikan, ralat, pembaruan, atau tindakan lain yang sesuai.

Pengajuan hak jawab dan koreksi ditangani dengan memperhatikan ketentuan hukum dan pedoman jurnalistik yang berlaku.

Kebijakan Privasi

Kebijakan Privasi ini menjelaskan secara umum bagaimana BERITAKINI.ID dapat menerima, menggunakan, dan melindungi informasi yang berkaitan dengan pengunjung situs.

Informasi yang dapat dikumpulkan

Informasi teknis seperti alamat IP, jenis perangkat, browser, waktu akses, halaman yang dikunjungi, dan data teknis serupa dapat diproses oleh sistem situs, penyedia hosting/platform, analitik, keamanan, atau layanan pihak ketiga yang digunakan pada situs.

Cookie dan teknologi serupa

BERITAKINI.ID dan layanan pihak ketiga yang digunakan pada situs dapat menggunakan cookie, web beacon, pixel, atau teknologi serupa untuk fungsi situs, analitik, keamanan, personalisasi, atau penyajian iklan sesuai konfigurasi layanan.

Layanan pihak ketiga dan iklan

Jika BERITAKINI.ID menggunakan layanan periklanan, analitik, atau layanan pihak ketiga lainnya, penyedia tersebut dapat memproses informasi sesuai kebijakan privasi mereka dan konfigurasi layanan yang diterapkan pada situs.

Kontak pengguna

Informasi yang dikirimkan pengguna melalui email atau kanal kontak dapat digunakan untuk menjawab pertanyaan, menangani koreksi atau hak jawab, dan menjalankan kebutuhan komunikasi redaksi.

Perubahan kebijakan

Kebijakan Privasi dapat diperbarui apabila terdapat perubahan layanan, teknologi, kebutuhan operasional, atau ketentuan yang berlaku. Versi terbaru akan dipublikasikan pada halaman ini.

Penggunaan situs setelah pembaruan kebijakan berarti pengunjung dapat membaca dan memahami kebijakan yang berlaku pada saat kunjungan.

Disclaimer

BERITAKINI.ID berupaya menyajikan informasi yang akurat dan diperbarui berdasarkan data serta keterangan yang tersedia pada saat pemberitaan disusun. Namun, keadaan dan informasi dapat berubah seiring perkembangan peristiwa.

Kesalahan yang tidak disengaja dapat terjadi. Apabila terdapat kekeliruan faktual yang dapat dibuktikan, redaksi akan melakukan pemeriksaan dan perbaikan sesuai kebutuhan.

Informasi, pendapat, pernyataan narasumber, dan materi yang berasal dari pihak lain tetap harus dipahami sesuai konteks dan atribusinya masing-masing.

BERITAKINI.ID dapat memuat tautan menuju situs atau layanan pihak ketiga. Isi, kebijakan, dan keamanan situs pihak ketiga tersebut berada di luar kendali redaksi.

Disclaimer ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan hak pembaca, narasumber, atau pihak yang berkepentingan untuk mengajukan koreksi maupun hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Iklan & Konten Komersial

BERITAKINI.ID dapat menyediakan ruang iklan dan kerja sama komersial. Materi komersial diupayakan dibedakan secara jelas dari produk jurnalistik agar pembaca dapat mengenali fungsi masing-masing.

Kerja sama iklan tidak secara otomatis menentukan isi, judul, sudut pandang, atau keputusan editorial. Redaksi tetap memiliki kewenangan editorial terhadap produk jurnalistik.

Materi iklan, promosi, advertorial, atau konten berbayar dapat diberi penanda yang sesuai agar tidak menyesatkan pembaca.

Untuk kerja sama iklan dan komersial, hubungi redaksi melalui idberitakini@gmail.com.

Konten Pengguna

Apabila BERITAKINI.ID menerima materi, foto, video, komentar, atau informasi dari pengguna, materi tersebut dapat diperiksa sebelum dipublikasikan sesuai kebutuhan dan kebijakan redaksi.

Pengguna bertanggung jawab atas materi yang mereka kirimkan dan tidak diperkenankan mengirimkan materi yang melanggar hukum, mengandung fitnah, penipuan, ancaman, ujaran kebencian, pornografi, pelanggaran privasi, atau pelanggaran hak pihak lain.

Redaksi berhak menolak, mengedit secara wajar untuk kebutuhan penyuntingan, membatasi, atau menghapus materi pengguna yang tidak sesuai dengan ketentuan situs.

Pengaduan terkait konten pengguna dapat disampaikan melalui idberitakini@gmail.com dengan menyertakan URL dan alasan pengaduan.

Kontak Kami

Redaksi BERITAKINI.ID

Alamat: Jl. Tombro Raya 36, Lamongan
Telepon: 081331094636
Email: idberitakini@gmail.com

Kontak ini dapat digunakan untuk keperluan informasi redaksi, pengiriman informasi, koreksi, hak jawab, klarifikasi, pengaduan, kerja sama, dan iklan.

© 2026 BERITAKINI.ID — NETRAL • PROFESIONAL • TERPERCAYA