LAMONGAN | BERITAKINI.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamongan belum menentukan sanksi terhadap Kepala Desa Kedungkumpul, Kecamatan Sukorame, berinisial AE, menyusul dugaan keterlibatannya dalam peristiwa di sebuah hotel di Kota Batu. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) masih menunggu kejelasan proses hukum serta laporan resmi sebelum mengambil tindakan.
Kepala Dinas PMD Lamongan, Joko Raharto, mengatakan hingga Rabu (11/11/2026), pihaknya belum menerima laporan maupun dokumen resmi terkait dugaan peristiwa yang menyeret nama kepala desa tersebut. Informasi yang diperoleh sejauh ini masih berasal dari pemberitaan media.
“Saya tahunya juga dari berita media, dan sampai hari ini masih sebatas memantau perkembangan informasinya,” kata Joko.
Belum adanya laporan resmi membuat Dinas PMD belum dapat mengambil langkah konkret. Namun, Joko memastikan pemerintah daerah akan menindaklanjuti persoalan tersebut apabila sudah terdapat dasar hukum yang jelas.
Ia menegaskan, penentuan sanksi tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan informasi yang beredar. Pemerintah daerah harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan perkara yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Sanksinya tentu sesuai dengan aturan yang berlaku,” tandasnya.
Joko pun belum bersedia berspekulasi mengenai bentuk sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada AE. Menurutnya, keputusan tersebut harus didasarkan pada kejelasan status perkara dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sikap menunggu laporan resmi juga disampaikan Camat Sukorame, Harwa Yutomo. Ia mengaku belum menerima pengaduan dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD), masyarakat, tokoh masyarakat maupun perangkat desa terkait persoalan tersebut.
“Hingga saat ini belum ada laporan yang masuk ke kami di Kecamatan,” ujarnya.
Harwa mengatakan, apabila nantinya terdapat laporan tertulis dari pihak-pihak terkait, kecamatan akan menindaklanjutinya melalui koordinasi dengan Dinas PMD Kabupaten Lamongan.
“Jika ada laporan surat resmi dari masyarakat, BPD maupun perangkat desa atau tokoh masyarakat, saya akan mengambil langkah koordinasi dengan PMD,” katanya, Rabu (11/11/2026).
Ketika ditanya mengenai aktivitas AE sebagai kepala desa setelah dugaan peristiwa tersebut mencuat, Harwa mengaku belum melakukan pengecekan. Ia juga belum menerima informasi apakah AE tetap menjalankan tugas kedinasan atau tidak masuk kantor.
“Nah itu, masuk kerja atau bolos, belum juga ada laporan ke saya,” tambahnya.
Dugaan Peristiwa di Kota Batu
Kasus ini mencuat setelah beredar unggahan di media sosial yang menyebut AE bersama seorang Kanit Reskrim Polsek Gunung Anyar berinisial IAS diduga berada di sebuah hotel di Kota Batu pada Sabtu (7/11/2026) dini hari sekitar pukul 02.30 WIB.
Dalam informasi yang beredar, keduanya disebut digerebek oleh istri sah IAS, berinisial EDA, dengan pendampingan anggota Unit PPA Satreskrim Polres Batu, Propam, Pamapta, serta pihak hotel. EDA disebut mengaku mengikuti kendaraan suaminya sejak dari rumah hingga tiba di hotel tersebut.
Informasi lain menyebutkan, AE telah dimintai keterangan di Polres Batu pada Selasa (10/11/2026). Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan langsung dari AE mengenai dugaan peristiwa tersebut.
Upaya konfirmasi kepada AE melalui telepon seluler dan pesan WhatsApp belum memperoleh jawaban. Sebelumnya, AE disebut sempat berjanji memberikan keterangan melalui pengacara yang ditunjuknya, tetapi hingga kini penjelasan tersebut belum disampaikan.
Dengan belum adanya laporan resmi dan kejelasan proses hukum, Pemkab Lamongan melalui Dinas PMD masih menunggu perkembangan lebih lanjut sebelum menentukan langkah terhadap kepala desa yang bersangkutan.
Editor: Beritakini.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar