LAMONGAN | BERITAKINI.ID – Pengelolaan Pantai Utara Jawa (Pantura) didorong tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga harus menjaga ekosistem, keberlanjutan ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Hal itu disampaikan Bupati Lamongan Yuhronur Efendi saat membuka Konsultasi Publik I Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Pengelolaan Pantura Jawa di Wilayah Jawa Timur, Selasa (22/9/2026).
KONSULTASI PANTURA - Bupati Lamongan Yuhronur Efendi atau Pak Yes saat membuka Konsultasi Publik I KLHS Pengelolaan Pantura Jawa. (Ist)
Kegiatan yang berlangsung di Aula Gajah Mada, Gedung Pemkab Lamongan, tersebut merupakan bagian dari penyusunan KLHS Rencana Induk Pengelolaan Pantura Jawa. Untuk wilayah Jawa Timur, kajian mencakup Tuban, Lamongan, dan Gresik.
Forum tersebut diarahkan untuk menjaring aspirasi pemangku kepentingan, mengidentifikasi isu strategis, menyelaraskan data dan metode analisis, serta memastikan pembangunan kawasan pesisir tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
Bupati yang akrab disapa Pak Yes menegaskan, perencanaan Pantura harus dipandang sebagai upaya jangka panjang karena kawasan tersebut merupakan ruang hidup sekaligus sumber penghidupan masyarakat.
“Ini adalah momentum untuk menyusun rencana keberlanjutan hidup masyarakat dalam jangka panjang. Kita mulai dari sekarang agar manfaatnya dapat dirasakan tidak hanya hari ini, tetapi juga oleh generasi yang akan datang, khususnya masyarakat di kawasan pesisir Pantura,” tutur Pak Yes.
Kabupaten Lamongan memiliki garis pantai sepanjang 47 kilometer. Kawasan tersebut memiliki potensi perikanan, pertanian, pariwisata, hingga berbagai aktivitas ekonomi masyarakat.
“Kita harus melakukan pengembangan pesisir secara komprehensif, bagaimana lingkungan tetap terjaga, masyarakat terlindungi, dan ekonomi terus tumbuh. Pemkab Lamongan siap mendukung dan menyiapkan data yang dibutuhkan para pemangku kepentingan dalam penyusunan kajian ini,” jelasnya.
657 Isu Teridentifikasi di Pantura
Berdasarkan data dalam kajian, terdapat 657 isu yang teridentifikasi di kawasan Pantura. Sebanyak 385 isu atau 58,6 persen berkaitan dengan lingkungan, 141 isu atau 21,5 persen ekonomi, 79 isu atau 12 persen sosial, dan 52 isu atau 7,9 persen tata kelola.
Dari 16 tema yang dikaji, isu terbanyak meliputi bencana sebanyak 136 isu, alih fungsi lahan 86 isu, pencemaran 83 isu, degradasi ekosistem atau keanekaragaman hayati 66 isu, ketenagakerjaan 72 isu, infrastruktur 40 isu, konektivitas 33 isu, dan kemiskinan 34 isu.
Sementara untuk Pantura Jawa Timur, teridentifikasi 104 isu. Sebanyak 52 isu atau 50 persen merupakan isu lingkungan, 24 isu atau 23,1 persen ekonomi, 19 isu atau 18,3 persen sosial, dan 9 isu atau 8,7 persen tata kelola.
Isu tersebut tersebar dalam dua segmen, yakni Segmen 14 Tuban–Lamongan sebesar 57,7 persen dan Segmen 15 Gresik sebesar 42,3 persen.
Dalam konteks Lamongan, kajian mencatat kawasan pesisir memiliki kerentanan terhadap perubahan muka air laut. Penelitian yang dirujuk dalam kajian mencatat kenaikan muka air laut di perairan Lamongan mencapai 2,26 sentimeter per tahun. Kecamatan Paciran dan Brondong diproyeksikan menjadi wilayah yang paling terdampak.
Giant Sea Wall Harus Selaras dengan Kepentingan Warga
Pak Yes juga menyinggung rencana pembangunan Giant Sea Wall sebagai salah satu upaya perlindungan Pantura dari berbagai risiko pesisir. Namun, pembangunan perlindungan pantai harus disinergikan dengan tata ruang dan kepentingan masyarakat.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antardaerah Lamongan, Gresik, dan Tuban. Masyarakat juga diharapkan aktif menyampaikan kondisi nyata di lapangan agar menjadi bagian dari kajian dan perencanaan pembangunan Pantura.
Sementara itu, perwakilan Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPUJ) RI, Sudarwanto Dwi Atmoko, menyampaikan bahwa Pantura memiliki potensi ekonomi besar sekaligus menghadapi berbagai persoalan, mulai abrasi, perubahan kondisi hidrometeorologi, hingga persoalan sosial-ekonomi masyarakat.
Karena itu, diperlukan perencanaan perlindungan Pantura yang baik dan terintegrasi melalui KLHS sebagai salah satu instrumen penting dalam penyusunan arah pembangunan berkelanjutan.
Editor: Beritakini.id
Tidak ada komentar:
Posting Komentar